Perkumpulan Stabil

Start here

Perusakan Lingkungan Akibat Perluasan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan(bagian 1)

Kejanggalan terbitnya kebijakan dalam perluasan kawasan industry kariangau

Pemerintah kota Balikpapan telah melakukan pengembangan areal kawasan industry kariangau yang berlokasi dikelurahan kariangau kecamatan Balikpapan barat. Pemerintah kota Balikpapan provinsi Kalimantan timur telah melakukan pengembangan areal kawasan industry kariangau dari 2.189 Ha menjadi 3.565 Ha, ada juga yang mengatakan 5.130 Ha, hal ini membuat bingung masyarakat dalam angka seolah sengaja di kaburkan dalam menentukan besaran luas kawasan tersebut, kawasan ini terletak dikota Balikpapan provinsi Kalimantan timur dan diarahkan untuk menampung pengembangan 10 jenis industry, antara lain industry nenas, industry rotan, industry karet, industry tepung pisang, chipmill industry,industry perikanan dan produk kelautan, industry galangan kapal, metal basic industry,helicopter services, dan industry perakitan computer. Dengan demikian proyek pengembangan areal kawasan industry kariangau yang terletak di kota Balikpapan provinsi Kalimantan timur jelas akan memberikan dampak negative dilingkungan sekitar kawasan tersebut.

KIK-1

Kawasan industry kariangau selama ini tidak sebagai mana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai factor , baik internal maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya dapat mengacu pada peraturan pemerintah NO 24 tahun 2009 tentang kawasan industry, dimana industry baru wajib berlokasi dikawasan industry, maka keberadaan kawasan industry didaerah kabupaten kota sangat diperlukan, sebagai aset untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya, dengan tidak melanggar nilai-nilai aspek lingkungan UU 32 tahun 2009, yg menjadi penyeimbangan alam.

KIK-2

Hasil pembangunan selama ini masih dirasakan belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan diberbagai wilayah dan kelompok masyarakat, padahal kita ketahui APBD kota Balikpapan hampir setiap tahun naik sejak 2010 s/d 2014 bahkan saat ini APBD kota Balikpapan mencapai Rp. 3 Triliun, namun kenaikan APBD kota Balikpapan ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.Ironisnya masyarakat seolah tidak mampu berbuat apa-apa hanya bisa pasrah melihat kondisi ini akibat kebijakan pemerintah kota Balikpapan yang seolah tidak memperhitungkan keberadaan mereka dikawasan tersebut.

KIK-3

Sangat terlihat aneh ketika berbicara masalah kawasan industry kariangau, kawasan ini tentunya jelas bermaksud untuk meningkatkan incam atau pemasukan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Balikpapan untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat Balikpapan, namun sampai dengan saat ini pemerintah kota Balikpapan belum memiliki data terkait dengan besaran sumbangan pemasukan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Balikpapan disektor industry khusunya dikawasan industry kariangau.

KIK-4

Lain halnya dengan kawasan industry kilang minyak dikota Balikpapan yang dibangun sejak zaman kerajaan yang saat ini dikelola oleh PT.Pertamina Persero, yang sangat jelas memberikan incam atau pemasukan terhadap APBD kota Balikpapan melalui dana-dana perimbangan bagi hasil melalui pusat. Ditahun 2012 untuk penganggaran 2013 dana perimbangan bagi hasil untuk kota Balikpapan yg dibagikan pusat sebesar Rp. 1.074.521.018.050,00, Angka ini jelas tertuang didalm dokumen Anggaran APBD tahun 2012, bahwa industry migas memberikan dampak positif terhadap proses politik anggaran melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah, sementara untuk kawasan industry kariangau sama sekali tidak ada data atau kajian yang jelas yg seharusnya dibuat oleh pemerintah kota Balikapapan besaran kontribusi kawasan Industri kariangau selama ini, padahal kawasan ini sangat potensial untuk dijadikan kawasan pariwisata yg juga jelas dapat memberikan incam atau pemasukan terhadap anggaran kota Balikpapan. (hrs)

Advertisements

Plasma Sawit, Masalah yang Tak Kunjung Tuntas

Belakangan ini Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ramai dengan kasus sawit. Ada dua masalah yang sedang ramai dibicarakan yakni sengketa kebun plasma dan sengketa ganti rugi lahan yang tidak tuntas prosesnya.

Pembebasan Lahan Sawit yang menjadi konflik

Pembebasan Lahan Sawit yang menjadi konflik

Masalah lahan plasma dibeberapa desa seperti Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur masyarakat diharuskan mengkredit lahan kepada perusahaan. Realitasya di lapangan, masyarakat diminta menyerahkan lahan kepada perusahaan, tetapi kemudian hanya diberi plasma sebesar 2 ha saja dan itu harus dikredit kepada perusahaan.

Menurut sumber dari BPN Bulungan tentang lahan plasma merupakan pemberian perusahaan kepada anggota plasma perusahaan sebagai kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan 80% dikelola perusahaan dan 20% dikelola masyarakat.

Dengan ketentuan itu, warga tidak ada kewajiban mengkredit lahan kepada perusahaan. Dalam hal kredit bentuknya adalah pembelian pupuk, bibit, biaya pembersihan lahan bila dikerjakan perusahaan, dan sertifikat lahan. Biaya itu diangsur oleh anggota plasma setelah sawit panen pertama sampai lunas dalam jangka waktu sekitar 20 tahun.

“Jadi tidak benar bila lahan plasma dikredit oleh masyarakat anggota plasma,” menurut sebuah sumber dari BPN Bulungan.

Sebagaimana telah terjadi isu di lapangan masyarakat mengeluhkan bahwa adanya lahan plasma yang harus dibeli oleh masyarakat dengan cara kredit padahal lahan itu sebelumnya adalah milik masyarakat. “Jika skema pemilikan lahan plasma harus kredit itu namanya tidak mensejahterakan masyarakat,” kata Yustenley, salah tokoh masyasrakat desa Binai yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dalam program sawit.

Sebenarnya menurut ketentuan yang berlaku lahan yang diambil oleh perusahaan sudah harus dibebaskan terlebih dulu sebelum perusahaan menjalankan aktifitasnya. Di lapangan perusahaan harus melakukan musyawarah dan bernegosiasi dengan pemilik lahan.

Namun mengenai harga lahan umumnya berdasarkan proses negosiasi. Kadang-kadang ada kemungkinan perusahaan menggunakan segala cara untuk mendapatkan lahan yang dimiliki masyarakat. Nah, disini letak kelemahan masyarakat dimana mereka tidak tahu menahu tentang peraturan soal perkebunan sawit. Ditambah dengan kondisi informasi yang ditutup-tutupi oleh perusahaan agar mendapatkan harga lahan yang sangat murah. Bahkan perusahaan, menggunakan tekanan atau ancaman seperti menggunakan aparat (baca: polisi) untuk menekan masyarakat agar mau menyerahkan lahannya kepada perusahaan.

Saat seorang Bupati mengeluarkan Ijin Lokasi (IL), perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan membebaskan lahan seperti lahan milik, tanam tumbuh termasuk tanah ulayat. Setelah mendapat IL, perusahaan diwajibkan membebaskan lahan-lahan masyarakat. Perusahaan turun ke lapangan mengecek keberadaan lahan yang diminta itu, mengecek lahan mana yang kosong dan lahan mana yang ada pemiliknya. Bila ada pemilik lahan maka perusahaan harus membebaskan lahan itu.

Jadi, bisa hampir bisa dipastikan bahwa lahan yang sudah mendapat IL dari Bupati perusahaan telah melakukan pembebasan lahan dari pemilik sebelumnya. Dan surat pembebasan itu sudah sah menurut ketentuan yang berlaku. Nah masalahnya, apakah perusahaan menggunakan cara musyawarah secara terbuka dan melibatkan semua masyarakat pemilik lahan?

Dari realitas di lapangan sampai saat ini, perusahaan sangat jarang atau sedikit sekali menggunakan jalan musyawarah yang terbuka dalam proses-proses pembebasan lahan. Ini kemudian yang menjadi sumber konflik lahan termasuk di Ds. Binai atau Long Tungu.

Secara hukum perusahaan sudah memiliki surat pembebasan lahan dari masyarakat tetapi secara proses, cara-cara yang ditempuhnya salah. Hal ini juga disebabkan dalam peraturan yang berlaku tidak ada aturan rinci tentang bagaimana proses-proses pembebasan lahan yang terbuka untuk menghindari konflik lahan sawit di kemudian hari.

Hak Guna Usaha (HGU)

Begitu pula bila perusahaan dalam mengajukan ijin HGU kepada BPN, maka lahan-lahan yang diajukan untuk mendapat ijin HGU harus clean and clear dari konflik lahan. Artinya bila masih ada lahan yang masih berkonflik maka lahan itu harus dikeluarkan dari permohonan ijin HGU.

Dari dialog dengan wakil warga Ds. Binai ada keluhan masyarakat bahwa lahan milik beberapa warga di lahan inti (HGU) belum dibebaskan dan belum ada ganti rugi oleh perusahaan.

Permasalahan diatas harus benar-benar dicek di lapangan tentang proses pembebasan lahannya, saksi, dan bukti-bukti pembebasan lahan dari perusahaan kepada masyarakat. Logika dan aturan perundang-undangan soal sawit, jika perusahaan sawit sudah mendapat ijin HGU artinya lahan itu sudah dibebaskan.

Lalu kenapa ada masyarakat yang masih komplen bahwa lahannya belum mendapat ganti rugi. Ada kemungkinan cara perusahaan membebaskan lahan masyarakat tidak terbuka kepada masyarakat. Kemungkinan perusahaan menggunakan pendekatan personal dalam pembebasan lahan. Sehingga secara hukum, lahan sudah bebas dari konflik walaupun cara yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan cara yang diharapkan masyarakat.

Plasma

Lahan plasma merupakan kewajiban perusahaan atas ijin pembangunan kebun sawit di suatu lokasi tertentu. Namun selama ini masih terjadi kesalahpahaman dalam penghitungan lahan plasma. Penghitungan lahan plasma sesungguhnya berdasarkan luas ijin HGU yang dikeluarkan BPN.

“Sederhananya lahan plasma dihitung dari luas HGU yang dimiliki. Jadi seandainya perusahaan memiliki ijin HGU 8 ribu hektar maka 8 ribu hektar ditambah 20%, maka luas plasma 2 ribu hektar,” kata seorang konsultan perkebunan sawit yang tidak mau disebutkan namanya.

Lahan plasma tidak masuk dalam ijin atau berada diluar ijin HGU. Dengan demikian pajak lahan plasma diluar kewajiban perusahaan. Yang menjadi kewajiban perusahaan dalam pajak lahan adalah lahan seluas yang sudah keluar ijin HGU-nya. (nsr)

PEMKOT Siap Memfasilitasi Kerusakan Pesisir Pantai Bandar

1_img87533w

5 Januari 2010

 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Syahrumsyah Setia saat dikonfirmasi mengatakan, kerusakan pesisir pantai Bandar merupakan tanggung jawab pihak pengembang, karena masalah pendanaannya murni investro dan bukan APBD Kota. “Sekarang tinggal bagaimana perjanjian pengembang dengan pihak pembeli saat transaksi dulu,” ujar Syahrum.

Pemerintah hanya memfasilitas serta melakukan fungsi pengawasan saja, terutama masalah abrasinya. “Bukan BLH saja, tapi terkait juga dengan PU dan Tata Kota. Selama pengembang memiliki perizinan yang lengkap kita bisa saja memanggil pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” tandasnya. (m56) Koran Tribun Kaltim

Lantai Ruko Bandar Ambrol

5 Januari 2010

 

Abrasi pantai yang terus terjadi di kawasan Ruko Bandar, Klandasan semakin hari semakin parah

PANTAUAN Tribun di kawasan tersebut, Senin (4/1), hampir seluruh siring yang dibangun sebagai penyangga bangunan dan penahan ombak tampak hancur. Bagian yang terparah terlihat di sekiitar halaman Lotus Cafe. Sebagian lantai Paving Blok runtuh dan ambrol akibat hantaman ombak.

Menurut pemilik kios handpone di Roku Bandar, Yuli, jebolnya halaman Lotus Cafe terjadi sejak Desember lalu. “Yang parah di depan Lotus itu, tapi halaman yang lain juga sudah mulai turun,” ujarnya.

Manager Pengelola Kawasan Roku Bandar dari PT Kanaya Cipta Perkasa, Ainur Rosyid mengatakan, kerusakan sebagian kawasan Ruko menjadi tanggung jawab pemilik Ruko. Saat transaksi antara penjual dan pembeli, kondisi Ruko masih bagus. “Kalau Mas sudah jual rumah sama orang, terus rumah tersebut terkena angin topan atau kebakaran, masa Mas yang gannti?” ujar Ainur.

Dikemukakan, sebenarnya pengembang Ruko Bandan adalah PT Daksa, namun sejak November 2008 pengelolaannya diserahkan kepada PT Kanaya Cipta Perkasa. “Jadi PT Kanaya ini yang ditugasi mengelola komplek Ruko Bandar,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam perjanjian jual beli antara pengembang dan pembeli tidak ada pasal yang menyebutkan pengembang bertanggung jawab terhadap kerusakan. Meski demikian, jika kerusakan sampai mengenai pondasi bangunan, pihaknya tetap turun tangan. “Kami tidak lepas tangan dengan kerusakan ini. Pasti kami bantu sebisa mungkin,” tuturnya.

Ainur mengatakan, PT Daksa pernah melakukan perbaikan total termasuk  siring, sekitar dua tahun lalu dan menghabiskan dana sekitar 500 juta. (m26) Koran Tribun Kaltim

Diskusi Kapolda–LSM Peduli Lingkungan (Bagian2) Tanya Lantung dan Minta Selidiki Bansos

5 Januari 2010

 

Tidak hanya melaporkan Kasus kedatangan beberapa LSM menemui Kapolda Kaltim Minggu lalu juga menanyakan perkembangan penyidikan perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Seperti pencemaran Sludge Oil (Lantung) di sepanjang Pantai Balikpapan yang terjadi pada awal Juni 2009.

SLUDGE Oil, adalah limbah minyak pekat berwarna hitam. Warga Balikpapan biasa menyebutnya lantung. Tepatnya pada 7  Juni 2009 lalu, Tribun mendapat telepon dari warga yang tinggal di tepi pantai Batakan, Balikpapan Selatan. Ia mengabarkan pantai yang berada tepat di belakang rumahnya, tiba-tiba saja dipenuhi lantung.

Ketika Tribun mendatangi pantai tersebut di sore hari, lantung tampak mencemari laut. Beberapa nelayan yang biasa menangkap ikan di tepi pantai mendadak menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Hari itu juga kami mengabarkan tim dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot dan Polresta Balikpapan, yang langsung menurunkan tim untuk melakukan penyidikan.

Namun hingga tahun 2009 berakhir, kasus ini masih juga ‘lontan lantung’ (Tidak Jelas). Kasus inilah yang ditanyakan kawan LSM STABIL. Dalam diskusi bersama pejabat utama Polda Kaltim, Perwakilan LSM STABIL, Jufriansyah, menyampaikan kekecewaannya terhadap penydik di Polresta Balikpapan.

“Saya sudah sering menanyakan kasus ii ke Polresta Balikpapan. Terakhir kali kalau tidak salah pada Juli lalu saya dan kawan-kawan di STABIL menemui Wakapolresta Balikpapan. Beliau bilang kasus ini pasti diungkapkan ke publik hasil penyidikannya. Saat ini masih menunggu hasil laboratorium terkait sempel lantung yang dikirim. Tapi sampai sekarang tidak jelas,” ujar Jufri.

Ia juga menyampaikan STABIL telah menanyakan perkembangan kasus ini ke BLH Balikpapan. Namun jawaban yang mereka dapat masih sama. Bahkan kata Jufri, BLH terkesan melempar kasus tersebut ke Polresta Balikpapan. “Padahal mereka harusnya juga membberikan penjelasan kepada publik. Dan kalau memang penyidikan di Kepolisian lamban, BLH harusnya juga pro aktif menanyakan,” kata Jufri.

Sambil meendengar cerita Jufri, Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang terlihat sibuk menulis, seperti membuat catatan. Begitu juga dengan Ditreskrim Kombes Pol Idris Kadir yang hadir dalam diskusi. “Saya khawatir penyidikan telah dihentikan, hanya karena limbah lantung sudah hilang dari pantai Balikpapan. Apa perlakuan setiap kasus pencemaran mau begini terus,” kata Jufri.

Mathius yang mengaku belum mengetahui kasus tersebut, lalu meminta waktu untuk menanyakan perkembangan penyidikan ke Polresta Balikpapan. “Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan menanyakan ke Polresta Balikpapan sampai dimana perkembangan penyidikannya. Tentunya harus sudah ada kemajuan,” kata Mathius.

Sementara itu mewakili kawan-kawan LSM, Koordinator Pokja 30, Carolus Tuah, juga menyampaikan harapan agar Polda Kaltim bisa menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum. “Kami sangat berharap Polda Kaltim yang sekarang tidak seperti yang dulu. Setiap kali ada kasus besar hanya muncul sesaat, lalu tiba-tiba keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3,” ujar Tuah.

Tuah juga berharap Polda Kaltim sekarang bisa menangkap pelaku korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di anggaran Pemerintah Daerah. karena menurutnya, banyak anggaran bansos yang nilainya besar, dikucurkan tanpa mekanisme pertanggungjawaban pemanfaatan yang jelas. “Bansos ini juga sering tidak tepat sasaran. Bahkan, penerimaannya justru sekelompok orang yang memiliki kepentingan Politik,” kata Tuah.

Menanggapi masukan Tuah, Mathius berjanji akan menindaklanjutinya. “Pasti kami akan tingkatkan kinerja kami untuk memberantas kasus-kasus korupsi. Semoga saja di tahun 2010, bersama-sama dengan kawan-kawan LSM, kita bisa memberantas korupsi,” ujarnya. Saat pertemuan itu, Mathius juga menerima data yang didapat dari hasil investigasi beberapa LSM terkait penyalahgunaan dana Bansos. (mohammad abduh kuddu) Koran Tribun Kaltim

Diskusi Kapolda–LSM Peduli Lingkungan (Bagian 1) Diancam Usai Laporkan Illegal Mining

4 Januari 2010

 

BUKANNYA mendapat apresiasi, tapi yang ada malah bahaya mengancam. Usai melaporkan penambangan ilegal (Illegal Mining) di kawasan perkebunan percobaan milik Universitas Mulawarman (Unmul) di Desa Teluk Dalam, Kutai Kartanegara (Kukar), kawan-kawan Jaringan Aktivis Tambang (Jatam) malah mendapat teror dan ancaman.

Kamis (31/12) lalu, tepat di penghujung tahun 2009, beberapa LSM Kaltim yang peduli terhadap Lingkungan dan Penegakkan Hukum, berkunjung ke Polda Kaltim. Mereka adalah; Jatam, Pokja 30, STABIL, WALHI, BEBSIC, Forum Pelangi, IHSA, dan PMII Balikpapan. kedatangan mereka langsung diterima Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang yang langsung menggelar diskusi bersama mereka di ruang rapat.

Saat itu di dalam  ruangan  telah hadir seluruh pejabat utama Polda Kaltim, yang kebetulan baru saja menggelar jumpa pers akhir tahun bersama puluhan wartawan, mengawali pertemuan, Redatur Pelaksana Tribun Kaltim Priyo Suwarno memperkenalkan satu persatu kawan-kawan yang hadir. Diawai dengan perkenalan diri oleh Dinamisator Jatam Kaltim, Kahar Al Bahri.

Kepada Mathius, Kahar yang akrab dipanggil Ocha menyampaikan bahwa Jatam telah menemukan dugaan penambangan ilegal di kebun percobaan milik Unmul diatas lahan seluas 121.015 meter persegi di Kukar. Kahar berharap, Polda Kaltim khususnya Polres Kukar yang menangani perkara tersebu bisa menegakkan hukum dan menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Ia pun bercerita bahwa laporan atas temuan Jatam ini dilakukan sekitar seminggu sebelum kasus ini mencuat di media massa.

“Kami beri waktu polisi seminggu untuk melakukan penyidikan sebelum diberitakan. Kami juga menyerahkan bukti berupa fakta hasil investigasi yang kami temukan di lapangan,” ujarnya. Bukti yang dimaksud Kahar itu mulai dari temuan aktivitas pengerukan batu bara yang kemudian di masukkan kedalam karung, dan dibawa ke salah satu perusahaan. Untuk menguatkan fakta yang ia lihat, Jatam juga menanyai salah seorang pekerja yang sedang memasukan batu bara ke dalam karung.

“Kami juga punya surat perjanjian kerjasama antara Unmul dan KNPI Kaltim untuk bersama mengelola Green House. Tapi kenapa malah ada penambangan,” kata Ocha. Terkait aktivitas ini, Jatam juga telah menanyakan ke pihak Unmul yang jawabannya membenarkan kawasan itu akan di bangun enam Green House dengan luas masing-masing 5.300 meter persegi.

Menanggapi penjelasan Kahar, Mathius meminta Kasat Reskrim AKP Arief Budiman yang hadir di ruangan untuk menyampaikan perkembangan penyidikan di lapangan, tidak ada yang kita tutupi,” kata Mathius memberi perintah.

Budiman lalu menjelaskan, hasil penyidikan benar menemukan adanya aktivitas penambangan batu bara di kebun Unmum. “Memang benar ada aktivitas itu, dan kami sudah memiliki bukti. Selanjutnya kita akan meminta keterangan dari Unmul,” kata Budiman. Kapolda pun melanjutkan penjelasan Budiman, dengan menyatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus tersebut sampai tuntas. “Kurang apalagi sudah. Jadi lebih cepat lebih baik. Itu harus tuntas. Oke, dik?” ujar Mathius kepada Budiman.

Kepada Polda Kaltim, Ocha juga meminta perlindungan. Karena belakangan setelah dirinya melaporkan temuan tersebut ditambah mencuatnya kasus tersebut di media massa, dirinya bersama kawan-kawan Jatam lainnya sering mendapat teror dan ancaman. “Sejak itu saya sering mendapat telepon dan ancaman. Bahkan pernah suatu ketika sekelompok pemuda mendatangi kantor kami mengajak diskusi. Namun melihat kedatangan mereka yang bergerombol, kami takut. Kami langsung lari,” ujar Ocha.

Mendengar cerita Ocha, Mathius langsung menyatakan pihaknya akan memberikan perlindungan kepada kawan-kawan di jatam. Bahkan, Mathius juga memerintahkan kantor Jatam yang berada tak jauh dari kampus Unmul, untuk di jaga.

“Saya minta anda memberikan perlindungan kepada kawan-kawan Jatam, yang mendapat teror dan ancaman. Kantornya juga diawasi. Awas, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan,” kata Mathius memerintahkan Kapoltabes Samarinda, AKBP Arkan Hamzah. (mohammad abduh kuddu) Koran Tribun Kaltim

BAPPEDA Tunggu Revisi RTRW 2010 Rencana Kajian Geologi Lahan Potensi Batu Bara

Balikpapan-pbases

7 November 2009

Balikpapan-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Balikpapan mengakui, hingga sat ini pihaknya belum pernah melakukan kajian geologi terhadap kawasan Balikpapan yang berpotensi mengandung batu bara. Hanya saja, bappeda sudah memiliki rencana untuk melakukan penelitian hal tersebut.

“Kita belum punya data kajian geologi soal lahan mana saja yang berpotensi mengandung batu bara. Tapi di waktu akan datang kita upayakan ada kajian tersebut,” ujar Kepala Bappeda Pemkot Balikpapan, Drs H Suryanto MM.

Suryanto mengatakan, rencana pembuatan kajian geologi tersebut nantinya akan dilakukan setelah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah di tahun 2010 mendatang. Pasalnya kajian dan penelitian teesebut sangat berkaitan erat dengan RTRW, sehingga pemetaan di wilayah Balikpapan sesuai dengan perencanaan. Tidak ada lagi lahan  yang dijadikan eksploitasi tambang batu bara dengan berbagai macam alasan.

“Untuk itu, kajian geologi tersebut baru dapat dilakukan setelah revisi tersebut selesai dilakukan,” kata Suryanto.

Selain itu, lanjut Suryanto, kajian dan penelitian tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, mengingat luas wilyaha Balikpapan yang begitu luas. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga cukup besar, dan penelitian ini memakan waktu yang cukup lama.

“Hanya saja kita tidak bisa cepat, karena kajian ini butuh waktu lama dan biaya yang cukup besar. Jadi kita harus sesuaikan kondisi dan anggaran yang ada,” ungkapnya tanpa membeberkan waktu dan biaya yang dibutuhkan secara rinci.

Namun, disisi lain pihaknya juga menganggap hal tersebut pasti dilakukan. Mengingat beberapa kejadian yang dialami oleh para pengembang sempat terjadi dan menghambat pembangunan mereka, yang akan membangun kawasan pemukiman ternyata di kawasan tersebut mengandung batu bara. Kemudian, atas dasar itulah dilakukan penambangan batu bara secara tertutup.

“Setelah dilakukan penelitian, tentunya akan keluar pemetaan kawasan di Balikpapan. nah, dengan pemetaan tersebut tentunya juga akan membantu Pemkot dan Investor yang akan menanamkan modalnya di Kota ini, karena kondisi lahan kita jelas,” imbuh Suryanto. (die) Koran Metro Balikpapan